Hantu di Kotak Suara: Mengapa Filipina dan Indonesia Kembali Memeluk Dinasti Masa Lalu?

Ada sebuah fenomena ganjil yang sedang menyapu Asia Tenggara, sebuah perasaan dejavu kolektif yang membuat para sejarawan mengerutkan kening. Bayangkan jika setelah bertahun-tahun berjuang menggulingkan rezim otoriter yang dituduh menjarah miliaran dolar, sebuah negara justru memberikan kunci istana kembali kepada keturunan atau lingkaran inti penguasa tersebut. Itulah kenyataan yang terjadi di Manila dan Jakarta. Pada tahun 2022, Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. melangkah ke Istana Malacañang, tempat ayahnya memerintah dengan tangan besi selama dua dekade. Tak lama kemudian, pada tahun 2024, giliran Indonesia yang melantik Prabowo Subianto, mantan menantu Soeharto dan jenderal era Orde Baru, sebagai presiden. Ini bukan sekadar kebetulan politik, melainkan sebuah orkestrasi canggih dari nostalgia, disinformasi, dan kegagalan janji reformasi yang telah mengakar selama puluhan tahun.

Pertanyaannya sederhana namun menghantui: apakah kita benar-benar lupa? Ferdinand Marcos Sr. diperkirakan telah menjarah antara 5 miliar hingga 10 miliar USD dari kas negara Filipina. Jika kita mengonversi angka tersebut dengan kurs saat ini di angka 16.000 IDR per dolar, maka nilainya mencapai sekitar 80 triliun hingga 160 triliun IDR—sebuah angka yang cukup untuk mendanai infrastruktur dasar satu negara kecil selama bertahun-tahun. Sementara itu, di Indonesia, rezim Soeharto sering disebut oleh Transparency International sebagai salah satu yang paling korup dalam sejarah modern, dengan perkiraan kekayaan gelap mencapai 15 miliar hingga 35 miliar USD, atau setara dengan fantastisnya angka 240 triliun hingga 560 triliun IDR. Namun, bagi jutaan pemilih muda yang tidak pernah merasakan hidup di bawah bayang-bayang Martial Law atau penculikan aktivis, angka-angka ini terasa abstrak, hampir seperti dongeng dari buku sejarah yang membosankan yang tidak lagi relevan dengan kesulitan hidup mereka hari ini.

Arsitektur Amnesia dan Pencucian Sejarah Digital

Mesin disinformasi digital memainkan peran krusial dalam "pencucian" sejarah ini. Di Filipina, kampanye Bongbong Marcos secara sistematis merombak narasi tentang ayahnya dari seorang diktator menjadi pembangun bangsa yang visioner. Mereka tidak menghapus sejarah, mereka menulis ulang maknanya melalui algoritma media sosial. Hal serupa terjadi di Indonesia, di mana Prabowo Subianto bertransformasi secara radikal. Sosok jenderal yang dulu ditakuti dan dikaitkan dengan tragedi 1998, tiba-tiba muncul di layar ponsel jutaan orang sebagai sosok "gemoy"—kakek yang menggemaskan, menari dengan canggung, dan mencintai kucing. Personifikasi baru ini berhasil mengaburkan catatan hak asasi manusia dan hubungan masa lalunya dengan struktur kekuasaan Orde Baru. Para pemilih dipersuasi untuk percaya bahwa demokrasi liberal yang berisik, kacau, dan lambat setelah era reformasi adalah penyebab utama ketimpangan ekonomi, sehingga sosok pemimpin kuat atau "strongman" dianggap sebagai satu-satunya jalan pintas untuk mengembalikan kejayaan masa lalu yang dianggap lebih tertib.

Harapan akan kembalinya zaman keemasan ini, sayangnya, seringkali berbenturan dengan realitas kronisme baru yang mulai muncul ke permukaan tak lama setelah pelantikan. Di Filipina, pemerintahan Marcos Jr. pada awal tahun 2026 mulai diguncang oleh skandal besar terkait proyek pengendalian banjir yang seharusnya menjadi penyelamat bagi rakyat. Investigasi menunjukkan adanya dugaan penyimpangan dana publik senilai miliaran peso dalam proyek-proyek yang diduga fiktif atau digelembungkan nilainya di wilayah seperti Metro Cebu dan Oriental Mindoro. Salah satu proyek tanggul sungai yang bermasalah saja bernilai sekitar 289 juta PHP, yang setara dengan 5,1 juta USD atau sekitar 81,6 miliar IDR. Dana ini diduga mengalir ke perusahaan-perusahaan konstruksi yang memiliki hubungan darah atau kedekatan politik dengan lingkaran dalam istana. Gelombang protes publik meningkat ketika bencana banjir besar benar-benar melanda dan rakyat menyadari bahwa infrastruktur pelindung yang dijanjikan hanya ada di atas kertas, sementara uang negara telah berpindah tangan ke saku para sekutu politik.

Di Indonesia, pola yang serupa namun lebih sistematis mulai terlihat dalam transisi kekuasaan ke era Prabowo-Gibran. Kritik dari lembaga swadaya masyarakat seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti bagaimana kebijakan strategis mulai bergeser ke arah politik patronase yang sangat kental. Program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis dan pembentukan lembaga pengelola investasi raksasa, Danantara, dikhawatirkan menjadi celah baru bagi konsolidasi kekayaan di tangan segelintir elit. Pemerintah bahkan melakukan pemotongan anggaran yang drastis pada berbagai sektor pelayanan publik lainnya untuk mendanai program-program ini, dengan nilai mencapai 306,69 triliun IDR atau sekitar 19,1 miliar USD. Proyek Food Estate yang dikomandoi sejak masa jabatan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan juga terus menuai kontroversi tajam. Proyek ini dituduh sebagai kegagalan lingkungan skala besar yang hanya menguntungkan perusahaan-perusahaan kroni tertentu tanpa memberikan dampak nyata pada ketahanan pangan nasional, meninggalkan lahan gundul yang luas tanpa hasil panen yang dijanjikan.

Mitos Zaman Keemasan dalam Angka dan Realitas

Mengapa masyarakat di kedua negara ini seolah terjebak dalam siklus yang sama? Jawabannya mungkin terletak pada kegagalan sistemik dari era pasca-diktator untuk memberikan keadilan ekonomi yang merata bagi rakyat kecil. Ketika masyarakat merasa bahwa kebebasan berbicara dan hak politik tidak serta merta membuat perut mereka kenyang, mereka cenderung merindukan stabilitas harga yang dulu dipaksakan melalui kontrol negara yang ketat. Di Filipina dan Indonesia, narasi tentang "harga beras murah" di masa lalu menjadi senjata kampanye yang jauh lebih ampuh daripada peringatan moral tentang bahaya korupsi sistemik atau penegakan HAM. Politik dinasti bukan hanya soal nama besar, tapi soal kontrol atas sumber daya ekonomi di tingkat lokal yang memastikan jaringan patronase tetap solid. Keluarga-keluarga penguasa lama tidak pernah benar-benar pergi; mereka hanya menunggu di bayang-bayang sampai memori publik memudar dan kemarahan terhadap elit baru memuncak.

Kini, kedua negara berada di persimpangan jalan yang sangat familiar bagi mereka yang memahami sejarah. Di Manila, wacana pemakzulan terhadap Marcos Jr. mulai bergulir di parlemen pada Februari 2026, dipicu oleh apa yang disebut kritikus sebagai pengkhianatan kepercayaan publik melalui skandal korupsi infrastruktur. Di Jakarta, konsolidasi kekuatan militer ke dalam jabatan-jabatan sipil yang strategis di bawah pemerintahan Prabowo mengingatkan banyak pihak pada struktur Dwi Fungsi ABRI yang menjadi tulang punggung kekuasaan Soeharto selama 32 tahun.

Sejarah tidak hanya berulang, ia sedang melakukan "remix" dengan teknologi modern. Korupsi tidak lagi dilakukan dengan cara-cara kasar seperti di era 70-an yang mudah dideteksi, melainkan melalui instrumen hukum yang tampak legal, dana investasi negara yang rumit, dan manipulasi anggaran yang terlihat sah secara administratif namun memiliki aroma kronisme yang menyengat.

Mekanisme Kronisme Baru: Dari Infrastruktur hingga Investasi

Mekanisme kembalinya dinasti ini tidak hanya mengandalkan sentimen, tetapi juga penguasaan atas celah-celah hukum yang sengaja diciptakan. Di Filipina, pemanfaatan "Confidential and Intelligence Funds" (CIF) menjadi sorotan tajam. Dana ini, yang secara historis sulit diaudit, melonjak drastis dalam anggaran yang diajukan oleh pemerintahan Marcos. Para kritikus berargumen bahwa dana gelap semacam ini adalah infrastruktur utama bagi politik kronisme modern—memungkinkan aliran uang negara digunakan untuk membiayai loyalitas politik tanpa harus melewati pengawasan parlemen yang ketat. Skandal "Flood Control" pada awal 2026 yang melibatkan angka 289 juta PHP hanyalah puncak gunung es dari sistem yang memungkinkan proyek-proyek bernilai jutaan dolar AS (puluhan miliar rupiah) jatuh ke tangan perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga atau sekutu dekat, mengulang pola "crony capitalism" yang dulu menghancurkan ekonomi Filipina pada tahun 1980-an.

Di sisi lain, Indonesia menyaksikan bentuk baru dari konsolidasi kekuasaan melalui apa yang disebut para ahli sebagai "Democratic Backsliding." Di bawah kepemimpinan Prabowo, terdapat kecenderungan kuat untuk menarik kembali kontrol pusat yang dominan. Rencana pembentukan super-holding investasi Danantara sering dibandingkan dengan skandal 1MDB di Malaysia atau Maharlika Investment Fund di Filipina. Meskipun narasi resminya adalah untuk kemandirian ekonomi, risiko tanpa pengawasan independen yang kuat sangatlah nyata. Dengan anggaran awal yang dibicarakan mencapai angka fantastis ratusan triliun rupiah (belasan miliar dolar AS), badan ini memiliki potensi menjadi lumbung dana bagi proyek-proyek ambisius yang dikelola oleh lingkaran dalam presiden. Ketakutan para aktivis anti-korupsi adalah bahwa Danantara akan digunakan untuk membiayai "proyek mercusuar" yang menguntungkan para pemegang konsesi lahan dan kontraktor besar yang memiliki hubungan historis dengan elit Orde Baru, menciptakan lingkaran setan di mana uang rakyat digunakan untuk memperkuat kekuasaan elit yang sama.

Kroni-kroni masa kini juga jauh lebih adaptif. Jika dulu mereka mengandalkan monopoli komoditas seperti cengkeh atau gula, sekarang mereka mengandalkan sektor-sektor strategis seperti energi terbarukan, pertambangan nikel, dan infrastruktur digital. Di kedua negara, kita melihat bagaimana kebijakan negara seringkali sejalan dengan kepentingan bisnis keluarga besar. Di Filipina, sektor energi sering kali didominasi oleh segelintir keluarga yang memiliki hubungan dekat dengan istana. Di Indonesia, keterlibatan tokoh-tokoh besar dalam proyek strategis nasional (PSN) seperti Food Estate di Kalimantan menunjukkan bagaimana ambisi kedaulatan pangan bisa menjadi kedok bagi pengalihan lahan dan alokasi anggaran yang sangat besar kepada korporasi tertentu. Program Makan Bergizi Gratis dengan anggaran sekitar 71 triliun IDR (sekitar 4,4 miliar USD) pada tahun pertama saja, mengundang pertanyaan besar mengenai siapa yang akan menjadi pemasok utama bahan pangan dalam skala masif tersebut, dan apakah mekanisme tendernya akan benar-benar transparan atau sekadar menjadi ajang bagi-bagi kue bagi para pendukung kampanye.

Kegagalan untuk belajar dari sejarah juga diperparah oleh pudarnya institusi pengawas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia, yang dulu menjadi simbol harapan reformasi, kini dianggap banyak pihak telah kehilangan taji akibat revisi undang-undang yang melemahkannya. Tanpa "anjing penjaga" yang independen, pola korupsi keluarga dan kroni dapat berkembang biak dalam kegelapan administratif. Rakyat seringkali hanya disuguhi teater politik di permukaan, sementara kesepakatan-kesepakatan besar terjadi di ruang tertutup. Dinasti politik di Asia Tenggara telah berevolusi dari sekadar penguasaan fisik menjadi penguasaan narasi dan institusi. Mereka tidak lagi melanggar hukum secara terang-terangan; mereka mengubah hukum agar pelanggaran tersebut tidak lagi dianggap ilegal.

Kegagalan Reformasi dan Kembalinya Bayang-bayang Otoriter

Kesimpulan pahit dari semua ini adalah bahwa kotak suara, yang seharusnya menjadi alat untuk pembersihan, justru menjadi alat untuk pemutihan. Selama kesenjangan ekonomi tetap lebar dan pendidikan politik dikalahkan oleh hiburan digital berdurasi 15 detik, pola-pola otoritarianisme dan kronisme akan terus menemukan celah untuk kembali. Kita tidak hanya sedang menyaksikan kembalinya nama-nama besar dari masa lalu, kita sedang menyaksikan kegagalan kolektif untuk membangun sistem yang lebih kuat dari sekadar kultus individu. Sejarah di Jakarta dan Manila hari ini bukan lagi tentang masa lalu yang jauh, melainkan tentang masa depan yang sedang digadaikan kembali kepada tangan-tangan yang dulu pernah merampasnya.