Kebocoran Besar: Mengapa Korupsi di Indonesia Terasa Lebih Parah dibandingkan China atau Vietnam

Untuk memahami mengapa warga negara Indonesia merasa pemerintahnya hanya memberikan omong kosong sementara warga Vietnam atau China mungkin melihat hasil nyata meskipun ada praktik suap, kita harus melihat ke mana uang itu mengalir setelah dicuri. Dalam ilmu politik, terdapat perbedaan tajam antara korupsi yang "melumasi roda" pembangunan dan korupsi yang sekadar menguras tangki bahan bakar hingga kering. Di Jakarta, sentimen yang berkembang pada awal tahun 2026 adalah bahwa tangki negara sedang dikuras habis, sementara di Beijing dan Hanoi, mesin ekonomi tetap menderu maju, meskipun para mekaniknya menarik biaya berlebih untuk suku cadang yang mereka pasang.

Memasuki kuartal kedua tahun 2026, data memberikan gambaran yang menghantui bagi Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2025 menunjukkan skor Indonesia merosot ke angka 34 dari 100, menempatkannya di peringkat 109 dunia. Sebagai perbandingan, angka ini tertinggal jauh di belakang tetangganya, Vietnam, yang terus mendaki ke skor 41. Ini bukan sekadar angka di atas kertas; ini mewakili kehancuran mendasar dalam kontrak sosial. Sementara pemerintah Indonesia telah menghabiskan bertahun-tahun berbicara tentang hilirisasi dan ambisi menjadi lima besar ekonomi global pada tahun 2045, realitas di lapangan sepanjang tahun 2025 ditandai oleh skandal PertaminaGate. Penipuan masif ini, yang melibatkan pengoplosan bahan bakar bersubsidi secara sistematis, merugikan rakyat Indonesia sebesar Rp 968,5 triliun, atau setara dengan $58,94 miliar USD. Untuk memberikan perspektif, satu kasus korupsi ini saja menelan biaya lebih dari dua kali lipat seluruh anggaran kesehatan nasional Indonesia tahun 2025. Ketika masyarakat Indonesia menyebut pejabat mereka sebagai lintah, mereka melihat angka yang menunjukkan bahwa hampir $60 miliar USD—uang yang seharusnya digunakan untuk menjaga biaya transportasi tetap rendah bagi rakyat miskin—berakhir di kantong segelintir eksekutif dan makelar politik.

Kontraskan situasi ini dengan kampanye "Tungku Pembakaran" atau Blazing Furnace di Vietnam. Pada tahun 2024 dan 2025, dunia menyaksikan Vietnam menjatuhkan hukuman mati kepada taipan real estat Truong My Lan atas penipuan senilai $44 miliar USD atau sekitar Rp 723 triliun IDR. Meskipun skala pencurian tersebut sangat mencengangkan—mencapai hampir 10 persen dari PDB Vietnam—respons negara sangat bedah dan keras. Di Vietnam dan China, korupsi sering kali bersifat tersentralisasi. Negara mengizinkan pejabat untuk memperkaya diri asalkan jembatan tetap dibangun, pabrik tetap beroperasi, dan pertumbuhan ekonomi tetap melonjak. Inilah yang disebut oleh para akademisi sebagai legitimasi kinerja. Pemerintah seolah berkata kepada rakyatnya bahwa memang ada korupsi, tetapi lihatlah kereta cepat baru kalian. Di China, Komisi Pusat Inspeksi Disiplin melaporkan bahwa pada tahun 2025 saja, mereka membuka 1,012 juta kasus korupsi dan menghukum 983.000 orang, termasuk 69 pejabat senior di tingkat provinsi dan kementerian. Kebijakan nol toleransi di bawah Xi Jinping ini berfungsi ganda: membersihkan birokrasi secukupnya agar ekonomi tetap efisien, dan mengingatkan setiap Aparat Sipil Negara bahwa loyalitas utama mereka adalah pada target negara, bukan pada rekening bank pribadi mereka.

Di Indonesia, korupsi terasa seperti omong kosong karena sifatnya yang terdesentralisasi dan sering kali mengakibatkan proyek tidak selesai sama sekali. Ketika sebuah proyek jalan di provinsi terpencil terkena praktik suap, sering kali jalan tersebut tidak pernah selesai, atau hancur pada musim hujan pertama karena kualitas aspal yang dikurangi demi menghemat uang untuk setoran atau kickback. Ini adalah bentuk korupsi ekstraktif, di mana tujuannya adalah mengambil sebanyak mungkin tanpa mempedulikan hasil akhirnya. Di China dan Vietnam, korupsi lebih bersifat berorientasi akses—Anda membayar suap untuk mendapatkan izin lebih cepat, tetapi pabrik tersebut tetap harus berdiri karena karier pejabat tersebut bergantung pada keberhasilan ekonomi di wilayahnya. Di Indonesia, karier seorang pejabat atau Aparat Sipil Negara sering kali lebih bergantung pada koneksi politik dan loyalitas kepada pimpinan partai daripada keberhasilan proyek yang mereka awasi. Hal ini menciptakan lingkaran setan di mana birokrasi bekerja bukan untuk melayani publik, melainkan untuk mengamankan posisi politik dan finansial kelompoknya sendiri.

Dampak ekonomi dari perbedaan gaya korupsi ini sangat nyata bagi warga biasa. Pada akhir tahun 2025, Jakarta diguncang oleh gelombang protes yang bukan hanya dipicu oleh skandal Pertamina, tetapi juga oleh keputusan para pembuat kebijakan yang menaikkan tunjangan perumahan mereka sendiri hingga sepuluh kali lipat upah minimum, yakni sekitar Rp 50 juta IDR atau $3.040 USD per bulan. Di saat yang sama, masyarakat luas diminta untuk menghadapi langkah-langkah penghematan akibat defisit anggaran. Hal ini memberikan kesan kuat bahwa Aparat Sipil Negara memandang perbendaharaan negara sebagai mesin ATM pribadi. Kepercayaan publik pun terkikis habis. Berdasarkan Edelman Trust Barometer 2026, terdapat jurang yang menarik dalam tingkat kepercayaan. Di China, kepercayaan terhadap pemerintah tetap tinggi, sering kali melebihi 80 persen. Meskipun ini sebagian disebabkan oleh kurangnya kebebasan pers untuk mengkritik, hal ini juga karena warga China telah melihat standar hidup mereka meledak selama tiga dekade terakhir. Di Indonesia, kepercayaan semakin digantikan oleh rasa dendam karena pertumbuhan ekonomi yang dibanggakan pemerintah sering kali tidak menetes ke bawah, tertahan di tangan para birokrat yang sibuk memperkaya diri.

Namun, untuk mendapatkan perspektif yang menyeluruh, kita harus mempertimbangkan argumen yang menentang narasi ini. Beberapa pakar politik berpendapat bahwa korupsi di Indonesia terlihat sangat mencolok justru karena Indonesia adalah negara demokrasi yang relatif terbuka. Di China atau Vietnam, jika seorang pejabat lokal mencuri uang tetapi tetap membuat bos partai senang, publik mungkin tidak akan pernah mendengarnya kecuali ada pembersihan politik tingkat tinggi. Di Indonesia, pers memiliki kebebasan relatif untuk membongkar skandal, dan pertarungan antar faksi politik sering kali mengakibatkan kebocoran data yang mengungkap korupsi ke publik. Dapat diperdebatkan bahwa Indonesia tidak selalu lebih korup daripada tetangganya, namun Indonesia hanya kurang efisien dalam menyembunyikannya. Selain itu, sistem desentralisasi Indonesia yang memberikan kekuasaan besar kepada ratusan Bupati merupakan respons terhadap korupsi terpusat yang luar biasa pada era Soeharto. Lintah yang ada saat ini mungkin berjumlah banyak dan kecil, sedangkan di bawah kediktatoran, biasanya hanya ada satu lintah raksasa di puncak kekuasaan yang menguras segalanya.

Pandangan warga asing yang tinggal di ketiga negara ini juga mencerminkan realitas tersebut. Di Shanghai atau Ho Chi Minh City, investor asing sering mengeluh tentang kurangnya transparansi hukum, tetapi mereka memuji kecepatan pembangunan infrastruktur. Mereka mengatakan bahwa setelah membayar biaya tersembunyi, listrik akan tersambung besok. Di Jakarta, keluhannya berbeda. Investor merasa setelah membayar biaya tambahan pun, mereka masih harus menunggu enam bulan karena tiga departemen berbeda lainnya juga meminta bagian mereka. Korupsi yang terfragmentasi inilah yang membunuh narasi bekerja untuk rakyat. Hal ini membuat pemerintah Indonesia tampak seperti sedang lumpuh oleh keserakahannya sendiri, di mana setiap tingkatan birokrasi mencoba mengambil potongan dari kue yang sama tanpa ada yang memastikan bahwa kuenya benar-benar matang.

Pada akhirnya, apakah mereka bekerja untuk diri sendiri? Data dari tahun 2025 dan 2026 menunjukkan bahwa di Indonesia, birokrasi telah menjadi organisme yang menjaga dirinya sendiri. Sementara China dan Vietnam menggunakan korupsi sebagai alat yang kotor namun tetap mendorong pertumbuhan nasional, skandal-skandal besar di Indonesia—seperti kerugian Pertamina sebesar Rp 968,5 triliun IDR—menunjukkan sebuah sistem di mana kebocoran telah menjadi lebih besar daripada pipa itu sendiri. Untuk bergerak melampaui sekadar omong kosong, negara Indonesia harus membuktikan bahwa para pejabatnya lebih takut kepada hukum daripada kecintaan mereka pada uang suap. Tanpa penegakan hukum yang radikal seperti yang terlihat di Vietnam, perbandingan dengan tetangga di utara akan tetap menjadi pengingat yang menyakitkan tentang bagaimana seharusnya arti sesungguhnya dari bekerja untuk rakyat dalam praktiknya.